16 September 2015
Jakarta -Pemerintah mengaku, Indonesia butuh banyak pembenahan untuk bisa memangkas perizinan usaha yang memakan waktu hingga 2,5 tahun. Ada beberapa instansi yang secara sengaja memperumit proses tersebut.
"Jadi kita memang masih banyak yang harus dibenahi, dan konsep pemahaman kita mengenai perizinan kelihatannya juga belum sama betul di banyak instansi. Izinnya mungkin cuma satu asal mulanya, kemudian syaratnya tujuh macam, lama-lama yang tujuh macam itu jadi izin juga," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Sehingga bila tadinya izin bisa selesai dalam waktu sehari, harus tertunda. Investor dipaksa pulang dan kembali lagi untuk mengurus izin keesokan harinya.
"Kenapa bisa begitu, untuk memastikan sudah selesai, dia ubah menjadi izin. Padahal di kita untuk mengurus izin itu harus mulai dari RT/RW semuanya. Bayangkan berapa kali orang pulang balik mulai dari RT/RW lagi untuk menyelesaikan izin yang kemudian sudah sedemikian banyak," ujarnya.
Maka bukan omong kosong, bila sekarang peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia masih berada pada posisi 114, dari 189 negara di 2015. Indonesia dengan segala macam potensinya harus kehilangan peluang untuk menggaet investor.
"Dalam rapat tadi juga dijelaskan bahwa ini adalah momen, walaupun ekonomi sedang melambat, ini sebenarnya Indonesia punya kelebihan dibanding dengan beberapa negara lain. Tidak terhadap semua negara tentu saja," tegas Darmin.
"Kelebihannya adalah kita punya pasar, kita punya yang tidak dipunyai Singapura misalnya, yang tidak dipunyai oleh beberapa negara lain, dan pasar yang besar itu membuat, selain SDA, pasar yang besar itu mestinya pada saat ekonomi sedang melambat di dunia ini, tentu saja mereka jualannya juga lebih susah, mestinya kelebihan itu bisa kita manfaatkan untuk mengundang investasi," paparnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/09/16/193934/3020883/4/bagaimana-orang-mau-investasi-di-ri-izinnya-saja-beranak-pinak
Jakarta -Pemerintah mengaku, Indonesia butuh banyak pembenahan untuk bisa memangkas perizinan usaha yang memakan waktu hingga 2,5 tahun. Ada beberapa instansi yang secara sengaja memperumit proses tersebut.
"Jadi kita memang masih banyak yang harus dibenahi, dan konsep pemahaman kita mengenai perizinan kelihatannya juga belum sama betul di banyak instansi. Izinnya mungkin cuma satu asal mulanya, kemudian syaratnya tujuh macam, lama-lama yang tujuh macam itu jadi izin juga," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Sehingga bila tadinya izin bisa selesai dalam waktu sehari, harus tertunda. Investor dipaksa pulang dan kembali lagi untuk mengurus izin keesokan harinya.
"Kenapa bisa begitu, untuk memastikan sudah selesai, dia ubah menjadi izin. Padahal di kita untuk mengurus izin itu harus mulai dari RT/RW semuanya. Bayangkan berapa kali orang pulang balik mulai dari RT/RW lagi untuk menyelesaikan izin yang kemudian sudah sedemikian banyak," ujarnya.
Maka bukan omong kosong, bila sekarang peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia masih berada pada posisi 114, dari 189 negara di 2015. Indonesia dengan segala macam potensinya harus kehilangan peluang untuk menggaet investor.
"Dalam rapat tadi juga dijelaskan bahwa ini adalah momen, walaupun ekonomi sedang melambat, ini sebenarnya Indonesia punya kelebihan dibanding dengan beberapa negara lain. Tidak terhadap semua negara tentu saja," tegas Darmin.
"Kelebihannya adalah kita punya pasar, kita punya yang tidak dipunyai Singapura misalnya, yang tidak dipunyai oleh beberapa negara lain, dan pasar yang besar itu membuat, selain SDA, pasar yang besar itu mestinya pada saat ekonomi sedang melambat di dunia ini, tentu saja mereka jualannya juga lebih susah, mestinya kelebihan itu bisa kita manfaatkan untuk mengundang investasi," paparnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/09/16/193934/3020883/4/bagaimana-orang-mau-investasi-di-ri-izinnya-saja-beranak-pinak
Posting Komentar