07 September 2015
Direktur An-Nashr Institute, Munarman,SH menilai GIdI tidak punya otoritas untuk melarang atau mengizinkan warga negara beribadah sesuai keyakinannya.
Jakarta – Jelang hari raya Idhul Adha, Gereja Injili di Indonesia (GIdI) mengajukan sejumlah syarat kepada umat Islam bila ingin menjalankan ibadah tersebut di Tolikara, Papua. Sikap GIdI tersebut memancing kecaman berbagai pihak.
Direktur An-Nashr Institute, Munarman,SH menilai GIdI tidak punya otoritas untuk melarang atau mengizinkan warga negara beribadah sesuai keyakinannya.
“Apa kedudukan GIdI sehingga memberi syarat umat Islam untuk shalat Idul Adha, memangnya GIdI penguasa?” katanya saat dihubungi Kiblat.net, pada Ahad (07/09) di Jakarta.
Oleh karena itu, Munarman meminta umat Islam tidak menuruti keinginan GIdI tersebut. Karena, menurut dia, GIdI tidak punya hak mengatur warga negara yang ingin menjalankan ibadahnya.
“Tidak usah diikuti syarat-syarat seperti itu,” tegasnya.
Munarman juga mempertanyakan, alasan apa pemerintah melakukan musyawarah membahas pelaksanaan Idul Adha. Padahal, kebebasan beragama sudah dijamin oleh konstitusi.
“Kenapa pemerintah mengadakan musyarawah untuk Idul Adha? Katanya ini negara hukum, kan tinggal tindak saja pengacau separatis yang menghalangi umat Islam Shalat Idul Adha,” tandasnya.
Seperti diketahui, Gereja Injili di Indonesia (GIdI) memberikan persyaratan kepada umat Islam di Tolikara untuk menjalankan ibadah Idul Adha.
Gereja Injili di Indonesia (GIdI) mensyaratkan bahwa dua tersangka pelaku penyerangan shalat Idul Fitri yang ditahan Polda Papua dibebaskan. Mereka juga mendesak agar proses hukum terhadap kasus Tolikara dihentikan, lalu diselesaikan menurut hukum adat. Baca juga: 2 Tersangka Perusuh Tolikara Ajukan Penangguhan Penahanan ke Polda Papua
Selain itu, mereka meminta agar nama GIdI yang tercoreng akibat tragedi penyerangan itu dipulihkan.
GIdI merupakan denominasi gereja paling berpengaruh di Tolikara. Tokoh muslim Tolikara, Ustadz Ali Muchtar menyampaikan hasil musyawarah, bahwa GIdI tidak dapat memberikan jaminan kepada umat Islam jika tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut.
Sumber : http://www.kiblat.net/2015/09/07/soal-idul-adha-di-tolikara-munarman-kenapa-pemerintah-bermusyawarah-dengan-gidi/
Posting Komentar