CaGub Jambi

14 Agustus 2015

Dunia politik penuh intrik. Pejabat Gubernur Jambi mengecam tindakan anggota Komisi X DPR RI, yang mempolitisi bantuan biskuit dan susu yang diperuntukkan untuk anak sekolah dan ibu hamil. Handayani dinilai keji karena memplintir bantuan dari dua kementrian melalui posko kemenangan Cagub Zumi Zola (ZZ) dan Fachrori Umar (FU).

Akibat tindakan konyol Komisi DPR RI itu, suhu politik di Merangin memanas. Hal ini akan memicu konflik di masyarakat. Karena seharusnya, bantuan berupa biskuit dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil menjadi bahan mencari simpati di masyarakat.

"Bantuan itu dari dua kementrian (Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan). Sayangnya, ulah DPR RI yang mempolitisi bantuan melalui posko salah satu Cagub itu, berpotensi menciptakan konflik pada Pilkada,” sebut Pejabat Gubernur Jambi, H Irman kepada Jambisatu.com, Jumat (14/08/2015).

Ia menjelaskan, bantuan berupa biskuit dan susu sebanyak 13 ton itu, murni dari Kementrian dan bukan DPR RI. Jadi apabila dibelokkan menjadi kepentingan politik, Handayani melanggar hukum. Program bantuan pusat tersalur secara tidak terkontrol, karena ditunggangi kepentingan politik pasangan calon ZZ-FU.

Selanjutnya, Irman akan memvalidasi kriteria penerima bantuan kepada sumber bantuan. Apabila terbukti menyalahi prosedur, maka Anggota Komisi X DPR RI, Handayani akan dipanggil. Karena apabila sasaran bantuan dirubah berikut mekanismenya, maka berpotensi memicu konflik Pilkada.

Sementara itu,  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, Mashuri melalui Sekdin M Zubir ikut mengecam tindakan Handayani, politisi dari Merangin menyalurkan biskuit sekolah dan susu ke
sejumlah Sekolah di Merangin.

"Kami menyayangkan, sikap Handayani DPR RI telah pembagikan biskuit ke sekolah, sementara tanpa kordinasi kepihak Disdik Merangin," keluhnya.

Tambah Zubir, selain akan membawa ke ranah hukum, pihaknya telah meminta penerima bantuan agar mengembalikan biskuit dan susu tersebut. Karena dirinya meyakini, hal itu hanya sekadar politisasi yang tidak bertanggung jawab.

“Hampir semua guru dan siswa telah mengembalikan bantuan itu, karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota Komisi X DPR RI, Handayani saat dihubungi Jambisatu.com via seluler membantah jika dikatan tidak berkoordinasi dengan pihak Disdik Merangin. Bahkan Handayani menuturkan telah berkoordinasi dengan Kadisdik Merangin, Mashuri.

“Kenapa harus diributkan pemerintah, ini program Kementrian yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Karena Saya wakil Jambi. Ya tentu saya usulkan Jambi. Kalau menjadi rebut, lebih baik Saya limpahkan ke daerah lain,” tutupnya. (*)

Reporter: Mujiburrahman
Editor: Wendy