Antara Kisruh JK-Rizal Ramli, proyek listrik 35 ribu MW dan siapa yang akan garap proyek Rp 1.100 triliun tersebut?

20 Agustus 2015

TOPNEWS.com,Jakarta(Care)-Kisruh di Istana terkait perseteruan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla(JK) dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendapatkan tanggapan pro dan kontra ditengah masyarakat.

Rizal Ramli yang sebelum duduk di kabinet Jokowi- JK memang sangat aktif mengkritisi kebijakan pemerintah sesaat setelah pelantikan melontarkan kritikan terkait program proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW.

Iapun meminta Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN), untuk mengevaluasi rencana pemerintah untuk merealisasikan salah satu proyek andalan Presiden Jokowi tersebut.

Menurut Rizal Ramli, proyek Fast Track Program (FTP) 7.000 MW yang dicanangkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan belum selesai dikerjakan.

Disamping itu ia juga mengkhawatirkan dengan jatah PLN yang hanya mendapat 5.000 MW dari 35.000 MW dari sebelumnya yang mendapat jatah membangun 10.000 MW.

Dengan dominasi yang besar dikerjakan oleh swasta dikhawatirkan pemerintah tidak bisa mengontrol harga listrik yang dijual ke masyarakat.

Namun ternyata kritikan Rizal tersebut direspons oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menganggap Rizal sebagai orang baru di kabinet seharusnya memahami terlebih dahulu arah kebijakan Jokowi sebelum bicara.

Rizal yang tak ingin dianggap asal bicarapun menantang Wapres untuk berdebat secara terbuka di hadapan publik yang kemudian menjadi perdebatan ramai di media massa.

Sebuah sumber menyebut bahwa proyek yang disebut-sebut hanya menjadi proyek ambisius JK tersebut akan digarap oleh kroni-kroninya itu.

Perseteruan antara keduanyapun kemudian membuat Presiden Jokowi segera melakukan penegasan tentang tugas dan peran wakil presiden dan menteri koordinator yang seharusnya dalam pemerintahan saat sidang kabinet paripurna, terkait kebutuhan pokok, di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu 19 Agustus 2015 kemarin.

“Yang pertama, ini yang berkaitan dengan presiden, yang berkaitan nantinya dengan arah pemerintahan, kebijakan, target dan tugas-tugas kementerian. Saya kira nanti akan terus saya sampaikan di dalam sidang-sidang kabinet. Kemudian wakil presiden, dalam pelaksanaan program dan mengontrol sebuah program. Itu akan ditindaklanjuti oleh Pak Wapres,” tegas Jokowi.

Kemudian untuk Menteri Koordinator,  tegas Jokowi, bertugas menjalin koordinasi tugas kementerian yang ada di bawahnya, sesuai instruksi yang sudah dia sampaikan.

Selain itu, imbuhnya, menko juga nantinya menjalankan implementasi dari arahan wakil presiden. Jokowi melanjutkan, dalam pelaksanaannya, program dilakukan menteri-menteri dan jajaran lembaga terkait.

“Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa eksekusi itu ada di menteri. Jadi di Menko titik beratnya adalah fungsi supervisi dan fungsi koordinasi,” imbuhnya.

Jokowi juga meminta agar semua menteri hadir dalam rapat sidang paripurna. Ia menugaskan Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno untuk memastikan kehadiran semua menteri dalam rapat.

“Mestinya setiap sidang-sidang ini, kabinet baik paripurna maupun terbatas itu menteri-menteri semuanya bisa menghadiri karena arahnya biar kita semakin jelas,” tandas Jokowi.