16 Agustus 2015
Meskipun Pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Namun nyatanya, sejumlah masyarakat masih merasa terbebani dengan berbagai jenis bentuk pembayaran di sekolah.
Seperti yang terjadi di beberapa sekolah yang berada di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Indragiri Hilir (Inhil), Riau, para wali murid mengeluhkan mahalnya biaya sekolah putra putri mereka.
''Saya mendapat informasi dari warga setempat, terlalu banyak bayaran di sekolah, terutama pada SMP dan SMA,'' ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said kepada GoRiau.com, Sabtu (15/8/2015).
Kegusaran penduduk itu, diungkapkan Politisi dari Partai berlambang pohon beringin ini, didengarnya langsung saat ia melakukan reses di Kuala Enok, Tanah Merah.
''Keluhan warga, setiap naik kelas, dimintai dana daftar ulang, buku-buku juga, setiap tahun harus beli,'' tambahnya.
Padahal menurutnya, dalam tujuan adanya dana BOS, sudah tertulis jelas untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasi sekolah dan membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Seharusnya, jikapun ada pungutan seperti itu, disebutkan Yusuf Said, cukup kepada mereka yang mampu saja, dan untuk buku, dikatakannya, sekolah bisa mensiasati dengan menyediakan buku yang kemudian dipinjamkan kepada peserta didik.
''Jika yang mampu, gak ada masalah bayar ini dan itu, lah yang gak mampu gimana, yang saya pertanyakan, dasar dari pungutan itu apa,'' tukas Yusuf Said.(ayu)
Sumber: http://www.goriau.com/berita/politik/dewan-inhil-pertanyakan-dasar-pungutan-di-sekolah.html#sthash.v7WgJrSI.dpuf
Meskipun Pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Namun nyatanya, sejumlah masyarakat masih merasa terbebani dengan berbagai jenis bentuk pembayaran di sekolah.
Seperti yang terjadi di beberapa sekolah yang berada di Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Indragiri Hilir (Inhil), Riau, para wali murid mengeluhkan mahalnya biaya sekolah putra putri mereka.
''Saya mendapat informasi dari warga setempat, terlalu banyak bayaran di sekolah, terutama pada SMP dan SMA,'' ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said kepada GoRiau.com, Sabtu (15/8/2015).
Kegusaran penduduk itu, diungkapkan Politisi dari Partai berlambang pohon beringin ini, didengarnya langsung saat ia melakukan reses di Kuala Enok, Tanah Merah.
''Keluhan warga, setiap naik kelas, dimintai dana daftar ulang, buku-buku juga, setiap tahun harus beli,'' tambahnya.
Padahal menurutnya, dalam tujuan adanya dana BOS, sudah tertulis jelas untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasi sekolah dan membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Seharusnya, jikapun ada pungutan seperti itu, disebutkan Yusuf Said, cukup kepada mereka yang mampu saja, dan untuk buku, dikatakannya, sekolah bisa mensiasati dengan menyediakan buku yang kemudian dipinjamkan kepada peserta didik.
''Jika yang mampu, gak ada masalah bayar ini dan itu, lah yang gak mampu gimana, yang saya pertanyakan, dasar dari pungutan itu apa,'' tukas Yusuf Said.(ayu)
Sumber: http://www.goriau.com/berita/politik/dewan-inhil-pertanyakan-dasar-pungutan-di-sekolah.html#sthash.v7WgJrSI.dpuf
Posting Komentar