18 Agustus 2015
“Siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pada umumnya karena persoalan ekonomi sekitar 75,7 persen,” ujar Hamid Muhammad saat dikonfirmasi Okezone, Senin (17/8/2015).
Hamid menegaskan, anak yang sudah keluar dari sekolah kemudian bekerja sulit untuk diajak kembali untuk menuntut ilmu di bangku sekolah. Pasalnya, anak dituntut untuk bekerja demi kebutuhan meningkatkan ekonomi keluarga.
“Sekitar 8,7 persen anak usia sekolah drop-out karena mereka membantu orangtua bekerja. Kelompok anak seperti ini memang sulit untuk diajak kembali bersekolah karena anak dianggap faktor produktif keluarga,” ujar Hamid.
Terkait persoalan anak putus sekolah dan drop out, Hamid menuturkan, Kemendikbud tidak tinggal diam begitu saja. Langkah yang dilakukan pemerintah selama ini adalah membebaskan biaya pendidikan dasar khususnya sekolah negeri sejak tahun 2008.
“Untuk pendidikan menengah Kemendikbud baru membebaskan atau mendiskon mereka yang tidak mampu untuk membiayai sekolahnya,” jelas Hamid.
Hamid menambahkan, Kemdikbud juga sudah menyiapkan sekolah terbuka dan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C agar mereka tetap belajar tanpa terikat waktu dan tempat. Adapun wajib belajar 12 tahun sudah dirintis sejak 2013 dengan nama pendidikan menengah universal (PMU).
“Secara resmi wajar 12 tahun dimulai tahun 2015 ini dengan mendorong semua lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/SMK/MA. Pemerintah dan pemda menyiapkan tambahan daya tampung sesuai kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Pengamat pendidikan dan anak Seto Mulyadi menjelaskan, semua permasalahan pendidikan harus disikapi dengan positif. Artinya, permasalahan yang ada bukan semata tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah harus ikut berperan untuk mengatasinya.
"Masalah pendidikan adalah warisan dari pemerintah sebelumnya. Tapi kreatifitas penting sekali untuk dibangun di dalam pendidikan kita, bahwasanya penataan pendidikan bukan hanya tugas dari pemerintah pusat semata. Masyarakat dan pemerintah daerah harus ikut berperan," jelas Kak Seto.
(MSR)
Sumber: http://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197508/75-persen-anak-putus-sekolah-akibat-faktor-ekonomi
JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad menyebutkan masalah ekonomi menjadi faktor utama anak sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Generasi bangsa ini keluar dari sekolah karena ingin membantu orangtua mereka.
“Siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pada umumnya karena persoalan ekonomi sekitar 75,7 persen,” ujar Hamid Muhammad saat dikonfirmasi Okezone, Senin (17/8/2015).
Hamid menegaskan, anak yang sudah keluar dari sekolah kemudian bekerja sulit untuk diajak kembali untuk menuntut ilmu di bangku sekolah. Pasalnya, anak dituntut untuk bekerja demi kebutuhan meningkatkan ekonomi keluarga.
“Sekitar 8,7 persen anak usia sekolah drop-out karena mereka membantu orangtua bekerja. Kelompok anak seperti ini memang sulit untuk diajak kembali bersekolah karena anak dianggap faktor produktif keluarga,” ujar Hamid.
Terkait persoalan anak putus sekolah dan drop out, Hamid menuturkan, Kemendikbud tidak tinggal diam begitu saja. Langkah yang dilakukan pemerintah selama ini adalah membebaskan biaya pendidikan dasar khususnya sekolah negeri sejak tahun 2008.
“Untuk pendidikan menengah Kemendikbud baru membebaskan atau mendiskon mereka yang tidak mampu untuk membiayai sekolahnya,” jelas Hamid.
Hamid menambahkan, Kemdikbud juga sudah menyiapkan sekolah terbuka dan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C agar mereka tetap belajar tanpa terikat waktu dan tempat. Adapun wajib belajar 12 tahun sudah dirintis sejak 2013 dengan nama pendidikan menengah universal (PMU).
“Secara resmi wajar 12 tahun dimulai tahun 2015 ini dengan mendorong semua lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/SMK/MA. Pemerintah dan pemda menyiapkan tambahan daya tampung sesuai kebutuhan lapangan,” ujarnya.
Pengamat pendidikan dan anak Seto Mulyadi menjelaskan, semua permasalahan pendidikan harus disikapi dengan positif. Artinya, permasalahan yang ada bukan semata tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah harus ikut berperan untuk mengatasinya.
"Masalah pendidikan adalah warisan dari pemerintah sebelumnya. Tapi kreatifitas penting sekali untuk dibangun di dalam pendidikan kita, bahwasanya penataan pendidikan bukan hanya tugas dari pemerintah pusat semata. Masyarakat dan pemerintah daerah harus ikut berperan," jelas Kak Seto.
(MSR)
Sumber: http://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197508/75-persen-anak-putus-sekolah-akibat-faktor-ekonomi
Posting Komentar