19 September 2015
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi pejabat negara termasuk anggota DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut.
"Mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan," ucap Jazuli dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (18/9/2015).
Jazuli mengatakan, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik.
"Namun ternyata asumsi atau prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan," ujarnya.
"Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," imbuh politisi asal Banten itu.
Selain itu, PKS menilai tidak pada tempatnya menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.
"Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," tegas Jazuli.
Fraksi PKS DPR RI juga mengajak Pemerintah, DPR, maupun lembaga negara untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. PKS telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi.
"Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," ucapnya.
Sumber : http://news.detik.com/berita/3023179/fraksi-pks-minta-pemerintah-batalkan-kenaikan-tunjangan-pejabat-negara
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi pejabat negara termasuk anggota DPR. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut.
"Mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan," ucap Jazuli dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (18/9/2015).
Jazuli mengatakan, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik.
"Namun ternyata asumsi atau prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan," ujarnya.
"Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," imbuh politisi asal Banten itu.
Selain itu, PKS menilai tidak pada tempatnya menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.
"Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," tegas Jazuli.
Fraksi PKS DPR RI juga mengajak Pemerintah, DPR, maupun lembaga negara untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. PKS telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi.
"Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," ucapnya.
Sumber : http://news.detik.com/berita/3023179/fraksi-pks-minta-pemerintah-batalkan-kenaikan-tunjangan-pejabat-negara
Posting Komentar